Jakarta – Gedung DPR/MPR RI — Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/5/2026) siang.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.23 hingga 17.35 WIB ini diikuti sekitar 50 massa dari berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya GMNI, FMN, SMI, LMID, serta mahasiswa dari Universitas Pancasila. Aksi dipimpin oleh koordinator lapangan Tera dari FMN.
Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait sistem pendidikan nasional, khususnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Mereka mendesak DPR untuk membuka secara transparan draft RUU tersebut dan melibatkan publik secara luas dalam proses pembahasannya.
Selain itu, peserta aksi juga menolak komersialisasi pendidikan dan meminta pemerintah menghentikan kenaikan biaya pendidikan tinggi yang dinilai terus membebani masyarakat. Mereka juga menuntut agar anggaran pendidikan dialokasikan secara penuh sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi.
Berbagai poster dan spanduk dibentangkan dalam aksi tersebut, di antaranya bertuliskan “Wujudkan Pendidikan Gratis, Demokratis, dan Bervisi Kerakyatan”, “Sekolah Harus Gratis! Kuliah Harus Murah!”, hingga “Pendidikan Gratis Sekarang”.
Dalam orasinya, Samsul dari LMID menyoroti rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa guru dan dosen sebagai ujung tombak pendidikan masih belum mendapatkan hak yang layak.
“Pendidikan bukan barang dagangan, melainkan hak dasar setiap warga negara. Negara wajib menjamin pendidikan yang adil, merata, dan gratis,” ujar Samsul.
Sementara itu, Nauval dari Universitas Nasional menilai masih terjadi ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal. Ia menyoroti kondisi infrastruktur sekolah di daerah yang masih jauh dari kata layak.
“Banyak sekolah di daerah yang ruang kelasnya rusak, fasilitas minim, bahkan tidak memiliki sarana memadai. Ini realitas yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Orator lainnya, Bintang dari GMNI Jakarta Selatan, menegaskan bahwa pendidikan saat ini berpotensi menjadi barang mewah yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.
“Masih banyak anak bangsa yang putus sekolah karena biaya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi hak yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga selesai. Massa aksi menyatakan akan terus mengawal pembahasan RUU Sisdiknas hingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. (GUS)
