Kota Bekasi, 01 Oktober 2026 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi.
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Bekasi dengan sembilan desa/kelurahan yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Selasa (15/9/2026).
Sembilan desa/kelurahan yang terlibat dalam kerja sama tersebut yakni Kelurahan Teluk Pucung, Ciketing Udik, Harapan Jaya, Kaliabang Tengah, Mangunjaya, Mustikajaya, serta Desa Mekarmukti, Sindangjaya, dan Wanasari.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi merupakan langkah untuk memperkuat sinergi antara jajaran imigrasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.
Melalui program tersebut, informasi dan edukasi mengenai keimigrasian diharapkan dapat lebih dekat dan mudah diakses masyarakat, khususnya terkait prosedur keimigrasian yang benar.
Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai risiko keberangkatan ke luar negeri melalui jalur nonprosedural serta berbagai modus yang berpotensi mengarah pada TPPO maupun TPPM.
Sinergi antara Kantor Imigrasi dan pemerintah desa/kelurahan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kewaspadaan masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dari tingkat paling awal atau hulu.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan PKS antara Kantor Imigrasi Bekasi dengan sembilan desa/kelurahan yang menjadi bagian dari program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi.
Program tersebut sekaligus menjadi wujud semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, dengan menghadirkan informasi keimigrasian lebih dekat kepada masyarakat serta memperkuat upaya pencegahan TPPO dan TPPM sejak dini.
Melalui kerja sama ini, Kantor Imigrasi Bekasi bersama pemerintah desa dan kelurahan diharapkan dapat membangun masyarakat yang semakin sadar terhadap prosedur keimigrasian, kritis terhadap tawaran kerja atau keberangkatan ke luar negeri yang tidak jelas, serta mampu mengenali potensi tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
About The Author
