KOTA BEKASI — Polemik terkait dugaan pengalihan kepemilikan salah satu unit di Grand Center Point (GCP) Apartment, Kota Bekasi, memasuki tahap baru. Dewan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) GCP Apartment berencana membentuk tim ad hoc untuk menindaklanjuti laporan warga serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Rencana pembentukan tim ad hoc itu mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Dewan Pengawas P3SRS GCP Apartment, Selasa (15/9/2026).
Ketua Dewan Pengawas P3SRS GCP Apartment, Tonny Silvaraj, mengatakan pihaknya menerima laporan tambahan dari warga. Laporan tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi secara serius karena berkaitan dengan tata kelola dan kepengurusan P3SRS.
“Berdasarkan hasil pertemuan malam ini, ditambah lagi bagian dari warga memberikan satu laporan tambahan temuan, jadi semakin memperkuat adanya dugaan kesalahan yang dilakukan oleh beliau, Ketua P3SRS,” ujar Tonny.
Meski demikian, Tonny menegaskan Dewan Pengawas tidak akan mengambil kesimpulan secara sepihak. Seluruh laporan, dokumen, dan bukti yang disampaikan akan diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, Dewan Pengawas dalam waktu dekat akan menyampaikan surat kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk proses pembentukan tim ad hoc.
“Sesegera mungkin kita akan bersurat ke Perkimtan dalam rangka pembentukan tim ad hoc. Tim ad hoc ini adalah suatu tim yang harus dibentuk sebagai salah satu langkah yang diharuskan oleh Anggaran Dasar dan sesuai peraturan yang ada,” katanya.
Tonny memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan secara profesional dan tanpa keberpihakan.
“Kita jalankan sesuai aturan, sesuai prosedur. Tidak ada memihak, like and dislike tidak ada,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang pemilik unit GCP Apartment, Hambali, memaparkan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu diuji dan dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh tim ad hoc.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah status unit D1808 yang berdasarkan laporan warga diduga telah dialihkan kepada pihak lain.
Hambali menyebut, dalam proses pencalonan sebelumnya terdapat surat pernyataan yang menyatakan bahwa AJ tidak akan mengalihkan atau menjual unit D1808.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan Hambali dalam pertemuan tersebut, terdapat informasi dan pengakuan dari pihak yang disebut sebagai penjual maupun pembeli mengenai adanya pengalihan unit.
Selain status kepemilikan, Hambali juga mempertanyakan fasilitas bebas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang disebut melekat pada unit D1808.
Menurutnya, fasilitas tersebut diduga dialihkan ke unit D0721. Ia juga mempertanyakan pencatatan invoice unit yang, berdasarkan informasi yang diterimanya, pada saat itu masih tercatat atas nama pihak lain.
Atas dasar itu, Hambali meminta seluruh rangkaian persoalan diperiksa secara menyeluruh dengan menelusuri dokumen, kronologi, serta meminta keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan.
“Penegakan keadilan harus transparan,” ujar Hambali.
Ia menambahkan, apabila dalam proses verifikasi nantinya ditemukan adanya pelanggaran, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Distrik LSM GMBI Kota Bekasi, Asep Sukarya, juga turut hadir sebagai bagian dari tindak lanjut atas laporan masyarakat, khususnya para penghuni GCP Apartment.
Menurut Asep, berbagai dokumen, bukti, dan keterangan yang telah disampaikan warga perlu diuji melalui proses verifikasi yang melibatkan unsur terkait.
“Pertemuan ini bukan kesepakatan, tapi kita menindaklanjuti laporan masyarakat, khususnya penghuni, terkait adanya dugaan dari Ketua Pengurus P3SRS Center Point,” ujarnya.
Asep menjelaskan, tim ad hoc yang direncanakan akan melibatkan tiga unsur, yakni perwakilan Dewan Pengawas, unsur pemerintah melalui Perkimtan, serta perwakilan penghuni.
Tim tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen serta bukti yang telah diserahkan kepada Dewan Pengawas.
“Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang sudah kita serahkan kepada pengawas,” katanya.
Pembentukan tim ad hoc diharapkan dapat memberikan kejelasan atas berbagai laporan dan dugaan yang disampaikan warga. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan Anggaran Dasar, aturan organisasi, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Ketua Pengurus P3SRS GCP Apartment yang disebut dalam laporan tersebut belum memberikan keterangan atau tanggapan terkait dugaan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Untuk memenuhi asas keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan.(SPD)
About The Author
