KABUPATEN BEKASI, — Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (4/11/2026), diwarnai persoalan administrasi terkait keberadaan aset desa.
Kepala Desa Tridaya Sakti terpilih, H. Sopian, S.E., tidak bersedia menandatangani draf berita acara serah terima aset yang telah disiapkan. Keputusan tersebut diambil karena sejumlah aset desa yang tercantum dalam dokumen dinilai belum jelas keberadaan fisiknya.
Persoalan tersebut mencakup beberapa aset, di antaranya kendaraan, Tanah Kas Desa (TKD), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sopian menjelaskan, dirinya khawatir penandatanganan dokumen tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara daftar aset yang tercantum dalam berita acara dengan kondisi sebenarnya.
“Karena belum ada kejelasan mengenai keberadaan fisik sejumlah aset yang tercantum dalam berita acara, saya tidak mau menandatanganinya. Saya khawatir jika menandatangani dokumen tersebut, hal itu dianggap sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan aset yang ternyata secara fisik belum jelas,” ungkap Sopian.
Ia menambahkan, apabila nantinya dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, dirinya harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan aset yang diserahkan.
Setelah mempertimbangkan masukan dari penasihat hukumnya, Sopian memutuskan untuk mengubah isi berita acara. Dengan demikian, dokumen yang ditandatangani hanya mencakup serah terima jabatan, tanpa memasukkan serah terima aset desa.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan serta menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Sopian berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui instansi terkait segera melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap keberadaan aset-aset Desa Tridaya Sakti.
Ia menegaskan, aset desa merupakan amanah yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Tridaya Sakti sebelumnya, Ogi Nurhikmah Prayogi, menyampaikan bahwa dirinya menjalankan tugas sebagai penjabat kepala desa sejak 29 Oktober hingga 4 November 2026.
Ogi mengakui bahwa persoalan keberadaan aset desa tersebut sebelumnya telah menjadi pertanyaan. Ia menilai keputusan Sopian untuk tidak menandatangani berita acara serah terima aset dapat dipahami, mengingat adanya kekhawatiran mengenai konsekuensi dan tanggung jawab hukum di kemudian hari.
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya dalam melakukan pemeriksaan, inventarisasi, serta pencocokan data administrasi dengan kondisi fisik seluruh aset desa.
Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan aset Desa Tridaya Sakti dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian mengenai tanggung jawab pengelolaan aset bagi pihak-pihak terkait.(CS)
