JAKARTA PUSAT — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan samping Megaria, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) sore. Dalam aksi yang diikuti sekitar 20 orang tersebut, mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang dikoordinasikan oleh Alfons selaku koordinator lapangan itu mengangkat tema evaluasi terhadap pelaksanaan delapan program prioritas atau Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa bendera GMNI, spanduk, pengeras suara, serta pers rilis yang berisi pernyataan sikap dan sembilan poin tuntutan.
Spanduk yang dibentangkan bertuliskan, 2 Tahun Prabowo Gibran Astacita untuk Siapa? Evaluasi Total.
Soroti Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Reforma Agraria
Dalam orasinya, massa aksi meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan Asta Cita dan berbagai program prioritas nasional. Mereka menilai evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, efektif, transparan, serta benar-benar berpihak kepada rakyat.
GMNI Komisariat UBK juga menyoroti kebijakan ekonomi dan investasi yang menurut mereka berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, mengancam ruang hidup masyarakat, serta mengabaikan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, mahasiswa meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria yang dinilai penting untuk menyelesaikan konflik pertanahan dan melindungi hak masyarakat atas tanah serta sumber daya alam.
“Sudah dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan programnya. Kami telah mengkaji program-program nasional dan mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh program prioritas agar tepat sasaran, efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” demikian inti tuntutan yang disampaikan dalam orasi massa aksi.
Sampaikan Delapan Plus Satu Tuntutan
Melalui pers rilis pernyataan sikap bertajuk 8+1 Poin Tuntutan Rakyat, GMNI Komisariat UBK menyampaikan sejumlah agenda yang mereka minta untuk menjadi perhatian pemerintah.
Delapan poin tuntutan tersebut meliputi evaluasi menyeluruh program prioritas Presiden Prabowo; pembenahan tata kelola dan transparansi anggaran negara; evaluasi kebijakan ekonomi dan investasi yang dinilai merugikan rakyat; serta pelaksanaan reforma agraria sejati.
Selanjutnya, mahasiswa menuntut penguatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan, penuntasan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pembenahan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana, serta komunikasi kepemimpinan yang profesional dan berintegritas.
Adapun satu poin tambahan atau tuntutan ke-9 adalah mewujudkan cita-cita Revolusi 1945. Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah kembali pada cita-cita berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sempat Cegah Pembakaran Ban
Berdasarkan rangkaian kegiatan, massa aksi tiba di samping kantor YLBHI sekitar pukul 16.10 WIB. Pada pukul 16.25 WIB, massa berpindah menuju pertigaan Megaria, Menteng, Jakarta Pusat, dan tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB.
Sekitar pukul 17.20 WIB, massa aksi sempat mencoba membakar ban. Namun, upaya tersebut dapat dicegah oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi.
Selanjutnya, pada pukul 17.45 WIB, massa membacakan pernyataan sikap yang memuat delapan poin tuntutan utama dan satu tuntutan tambahan.
Rangkaian aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 17.50 WIB. Setelah kegiatan selesai, massa GMNI Komisariat Universitas Bung Karno kembali ke kampus dengan aman dan tertib.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait evaluasi kebijakan pemerintah, khususnya pelaksanaan program prioritas nasional, tata kelola anggaran, reforma agraria, perlindungan HAM, serta kesejahteraan masyarakat. (GUS)
About The Author
