BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi menerima hibah tujuh bidang tanah yang merupakan barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Aset tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah Jatiasih.
Penyerahan dan pemindahtanganan aset tersebut sekaligus menegaskan bahwa tujuh bidang tanah tersebut telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, aset yang telah diterima pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk kebutuhan publik. Salah satu rencana pemanfaatannya adalah sebagai lokasi pembangunan polder air.
“Kalau untuk polder, tinggal kita gali dan kita manfaatkan. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Kota Bekasi,” jelas Tri.
Menurut Tri, pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan publik menjadi bentuk nyata pengembalian manfaat aset negara kepada masyarakat. Aset yang sebelumnya berkaitan dengan perkara hukum kini dapat difungsikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Labuksi KPK RI, Mungki Hadipradikto, mengatakan pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memastikan barang rampasan negara dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Upaya KPK bukan hanya menghukum pelaku. Perkara ini juga harus bisa kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya melalui penyerahan barang rampasan negara untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,” ujar Mungki.
Ia menjelaskan, melalui proses pemindahtanganan dan hibah, barang rampasan negara dapat kembali memiliki fungsi sosial dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, KPK juga mendorong agar proses administrasi pertanahan segera ditindaklanjuti. KPK berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar proses balik nama dan administrasi kepemilikan tujuh bidang tanah tersebut dapat segera diselesaikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian administrasi dan kepemilikan atas aset yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Bekasi, sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Kita mendorong kepada BPN agar proses balik nama ini bisa segera dilakukan, sehingga aset yang sudah diserahkan ini dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Mungki.
Mungki juga mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Bekasi yang akan memanfaatkan aset tersebut untuk kebutuhan publik, termasuk sebagai bagian dari pembangunan polder air.
“Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana barang rampasan negara dapat dikembalikan menjadi aset negara yang kemudian difungsikan kembali untuk masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan polder air yang diharapkan menjadi langkah strategis dalam pengendalian banjir,” katanya.
Dengan diterimanya hibah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi selanjutnya akan melakukan penataan, pengamanan, serta pemanfaatan terhadap tujuh bidang tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan aset tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan nilai tambah bagi pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penanganan persoalan banjir di Kota Bekasi.(SUR)
About The Author
